music

Total Tayangan Laman

Share It

Agenda Permasalahan Indonesia

23.33 |


Nama  : Arin Amini
NIM    :13049

Agenda Permasalahan Indonesia

1.    Hukum
         Hukum adalah suatu system yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kekuasaan atau pun kelembagaan. Sedangkan menurut Plato Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Dengan adanya hukum, suatu kelembagaan akan terdapat penjagaan-penjagaan yang dapat mengarahkan ke arah yang baik. Karena pada dasarnya hukum bersifat tidak memihak dan akan diberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan.
Indonesia adalah suatu Negara hukum yang menjunjung Negaranya untuk menjalankan hukum atas dasar hukum yang adil dan baik. Namun apakah di Indonesia hukum telah tersusun dengan rapih dan terstruktur. Kalau diliahat dari kenyataan yang ada dilapangan Indonesia belum menerapkan sepenuhnya tentang keadilah hukum ini.
Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya).
Kasus-kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Antara lain
1. Tingkat Kekayaan Seseorang
2. Tingkat Jabatan Seseorang
3. Nepotisme
4. Tekanan Internasional
Beberapa Akibat Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia
1.      Ketidakpercayaan Masyarakat pada Hukum
2.      Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan
3.      Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi
4.      Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan
Dan inilah beberapa contoh betapa longgarnya perhukuman di Indonesia : koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri ayam bisa terkena hukuman tiga bulan penjara karena adanya bukti nyata. Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat) juga mudah atau dimudahkan untuk melakukan berbagai tindakan tercela dan sekaligus juga melawan hukum. Suatu tindakan yang terkadang dilatarbelakangi salah satunya oleh alasan rendahnya kesejahteraan dari para aparat penegak hukum tersebut (kecuali mungin advokat). Namun memberikan gaji yang tinggi juga tidak menjadi jaminan bahwa aparat penegak hukum tersebut tidak lagi melakukakn tindakan tercela dan melawan hukum, karena praktek-praktek melawan hukum telah menjadi bagian hidup setidak merupakan pemandangan yang umum dilihat sejak mereka duduk di bangku mahasiswa sebuah fakultashukum.
Selain itu masih ada contoh lain yang menunjukkan betapa tidak adilnya sistem pemerintahan di Indonesia ini adalah pencurian sandal jepit. Tersangka dalam kasus ini adalah seorang anak dibawah umur yang berusia 15 tahun berinisial AAL. AAL memang terancam (dan dituntut) hukuman 5 tahun penjara, itu sesuai dengan ketentutan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berlaku di negara kita. Selain itu masih ingatkah kalian dengan tragedi “Tugu Tani” yang menewaskan 9 nyawa sekaligus. Tersangka dari kasus ini yang berinisial AS divonis 6 tahun penjara. Setelah melihat dari kasus “sandal jepit” dan kasus “Xenia maut” ada seseorang yang mengatakan, “Mencuri sepasang sandal jepit=vonis hukuman 5 thn penjara. Dan masih banyak ketidakadilan lainnya. Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa masih belum ada kejelasan hukum yang ada di Indonesia ini.
2.    Ekonomi
Permasalahan ekonomi ini di indonesia cukup komplit, dan inilah salah satu ciri pokok dari perekonomian indonesia adalah “besar pasar daripada tiang” julukan ini pantas untuk menggambarkan bahwa bangsa kita boros, hal ini ditunjukkan dengan tingkat impor barang-barang dari luar negeri yang tinggi, sedangkan ekspor kita masih rendah. Jika kita berkaca pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak.
Oleh karena itu dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata uang sekaligus yaitu mata uang de javasche Bank , mata uang Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain yaitu menasionalisasikan de javasche bank, KLM, KPM, dan perkebunan – perkebunan asing milik swasta asing, serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika, tetapi semua itu tidak memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi sebesar 200.000.000,00.
Banyak peristiwa yang mengakibatkan defisitnya keuangan negara salah satunya adalah perang yang dilancarkan sekutu dan NICA. Usaha- usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing.
Namun kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada masa dulu, sekarangpun permasalahan perekonomian semakin kompleks. Unutk meningkatkan perekonomian ini kita membutuhkan pembangunan, dimana kokohnya pembangunan kemakmuran ini ditopang oleh tiga pilar, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi. Namun tiga pilar tersebut sering diselewengkan oleh berbagai pihak mulai dari instansi pemerintah, swasta, dan LSM. Meraka melakukan hal tersebut karena mereka mempunyai kesempatan untuk melakukanhal buruk tersebut.
Sebagian besar dana pinjaman yang negara kita peroleh berasal dari IMF dan bank-bank dunia lainnya, namun pinjaman tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma dimana kita harus membayar bunga dan kita harus merelakan mereka ikut campur dengan kebijakan perekonomian kita. Nah inilah yang menjadi penghambat kemajuan ekonomi bagi negara kita.
       Perekonomian di Indonesia cenderung tidak sehat karena kebanyakan dari pengusaha hanya memikirkan untuk mendapatkan keuntungan semata. Dan pemerintah pun terkesan lamban dalam menyikapi gejala-gejala yang timbul. Pemerintah terkesan diam ditempat dan mengangguk dengan sekoper tas yang berisi uang. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, sehingga rasa kepercayaan masyarakat pun semakin longgar bahkan mereka bersifat acuh tak acuh.

0 komentar:

Poskan Komentar