music

Total Tayangan Laman

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Hubungan Sila ke Lima dengan Pertanian

00.31 |


I.     PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang
Keadilan adalah dambaan semua orang, dalam sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” , hal ini menunjukkan bahwa  keadilan tidak memandang siapapun baik kaya, miskin, pejabat, konglomerat, ataupun rakyat biasa semuanya memiliki hak, kewajiban, dan keadilan yang sama. Namun pada kenyataannya keadilan ini seperti hanya milik mereka yang mempunyai uang, semuanya bisa dibeli dan dapat diputar balik. Kejadian seperti inilah yang membuat rakyat tidak percaya lagi dengan aparat pemerintah. Ketidakadilan yang sudah menjamur disemua sektor membuat masyarakat resah bahkan mengadakan unjuk rasa hanya semata-mata untuk mendapatkan keadilan. Dan pada akhirnya ketidakadilan ini berujung pada tindak korupsi dan kesengsaraan rakyat.
Ketidakadilan pun menjamur pada bidang sektor pertanian, hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi seperti kasus penguasaan lahan, impor beras yang merusak harga bahan pokok lokal, kelangkaaan dan mahalnya harga pupuk, dan lainnya. Masalah sempitnya lahan usaha tani di Indonesia umumnya melanda kalangan petani yang menjadi penyebab semakin menjalarnya kemiskinan pada golongan petani kecil.
Indonesia juga merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 1986 Indonesia telah mampu menjadi negara yang berswasembada pangan karena telah berhasil dalam penemuan dan pemakaian bibit unggul. Namun demikian, produksi pertanian Indonesia dari tahun ke tahun justru semakin manurun disebabkan oleh beberapa faktor yang disebabkan penurunan ini diantaranya banyaknya terjadi alih fungsi lahan yaitu lahan pertanian yang memiliki potensi produktivitas yang tinggi dialih fungsikan kesektor pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan hidup apalagi dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang mendorong reklamasi pertanian yang baru dengan memanfaatkan lahan pertanian yang telah berkurang maka usaha swasembada pangan akan mengalami kemerosotan.

B.       Tujuan
Untuk mengetahui dan memahami hubungan sila kelima pancasila dengan pertanian


II.               TINJAUAN PUSTAKA

Keadilan menurut aristoteles adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran"Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
Sedangkan Menurut Plato, keadilan dimaknai sebagai seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidupnya disesuaikan dengan panggilan kecakapan “talenta” dan kesanggupan atau kemampuan. Sehingga keadilan diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dapat dikatakan adil adalah seseorang yang mampu mengendalikan diri dan perasaannya yang dikendalikan oleh akal.
Pertanian adalah sejenis proses produksi khusus yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman, hewan (satari 1999). Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.
Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (intensive farming).
Seperti pada bidang yang lainnya, dalam pertanian pun terjadi ketidakadilan bagi para petani kita. Sehingga banyak bermunculanlah kelompok-kelompok tani ataupun serikat petani indonesia (SPI) yang semata-mata hanya untuk menuntuk hak-hak mereka dan mewadahi para petani kita supaya mereka bisa menggungkapkan apa yang mereka inginkan dan mengambil kembali hak-hak yang memang seharusnya menjadi milik mereka.
Banyak orang yang mengatakan bahwa petani kita masih kolot namun sebenarnya mereka mempunyai pengetahuan yang melebihi meraka para serjana yang duduk dibangku kuliah, hal ini karena mereka memperoleh pengetahuan dan ilmu-ilmu itu dari pengalaman mereka selama bertahun-tahun bergemelut dalam bertani.


III.      ISI

A.      Kehidupan Petani
Saat ini memang kehidupan para petani tidak semakmur orang-orang yang bekerja pada profesi lainnya. Seperti kehidupan para petani desa yang serba kekurangan informasi, ketidaktahuan tentang bibit unggul, alat-alat modern pertanian ataupun penyuluhan tentang pertanian dari pemerintah. Sehingga tak heran kalau banyak para petani ayng hidup dibawah garis kemiskinan walaupun memang ada petani yang sukses , tapi jumlahnya tidak sebanyak mereka yang ada dibawah rata-rata. Dalam menggarap sawah, petani biasanya menanam bersamaan dengan petani lainnya hal ini bisa mengurangi perusakan hama yang hanya memusat pada satu lahan, dan para petani cenderung menggunakan tenaga kerja manusia dari pada tekhnologi baru. Permasalahan inilah yang harus sengera dituntaskan, seharusnya pemerintah meratakan pembangunan pertanian baik didesa maupun dikota.
Sedangkan kehidupan petani pinggiran lebih baik daripada  kehidupan petani di desa. Mereka lebih mudah dijangkau oleh pemerintah dengan fasilitas yang memadai seperti transportasi, teknologi modern, dan penyuluhan-penyuluhan tentang pengolahan lahan yang baik. Mereka juga lebih berani untuk mengekspresikan ketidakadilan yang mereka alami kepada pemerintah.
Kehidupan petani yang serba pas-pasan membuat anak-anak para petani juga merasakan dampaknya, kebanyakan dari mereka putus sekolah dan bisa sekolah hanya sampai SMP atau SMA, hal ini terjadi karena kendala biaya yang harus dikeluarkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Dalam hal kesehatan pun anak petani tidak bernasib beruntung, mereka makan apa saja yang ada walaupun kandungan gizinya tidak terlalu tinggi, sehingga tak jarang kita melihat di televisi meraka terserang busung lapar dan penyakit lainnya.
Kejadian-kejadian seperti inilah yang harus kita perhatikan, para petani yang menanam padi dan kebutuhan lainnya untuk kita malah tidak sejahterah. Jika kita bandingkan dengan negara lain profesi sebagai seorang patani sangatlah mulia namun di negara ini profesi petani malah tidak dipandang dan sedikit sekali orang yang mau bergelut dalam profesi ini.
Kasus-kasus ketidak adalan dalm pertanian pun tidaklah sedikit mulai dari harga pupuk yang semakin mahal walaupun pupuk subsidi, kepemilikan lahan, upah buruh yang taidak sesuai dengan kerja, kebutuhan pokok impor yang menyebabkan rusaknya harga komoditi lokal dal lain sebagainya.
 masalah utama agraria (tanah, air, dan kekayaan alam) di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar. Sebaliknya di sisi lain terdapat ratusan juta rakyat bertanah sempit bahkan tak bertanah. Ironisnya, ditengah ketimpangan tersebut, perampasan tanah-tanah rakyat masih saja terus terjadi.  

B.       Kebijakan Pemerintah
Saat terjadi ketidakadilan ataupun pelanggaran hak dan kewajiban pemerintahlah yang selalu disudutkan hal ini terjadi karena pemerintahlah yang membuat kebijakan dan memutuskan suatu perkara meja hijau.
Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agrbisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan, Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M.
Untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.
Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja diperdesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.
Kebijakan pemerintah lainnya yang merugikan para petani adalah Pasca reformasi, pemerintah memberlakukan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) No. 25/MPP/KEP/I/98 yang menetapkan bea masuk impor gula 0% dan juga SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) yang menetapkan harga gula Rp 2500,00/kg.
Pemberlakuan peraturan tersebut sangat memukul pabrik gula dalam negeri. Akibatnya banyak gula selundupan dan gula mentah yang masuk ke Indonesia. Sehingga petani tidak bisa bersaing. Pada tahun 2000, harga gula dalam negeri mengalami kehancuran/krisis. Di Jogja dan Jawa Tengah, sekitar 11 pabrik gula melibatkan 200.000 petani. Mereka terpaksa di PHK karena terjadinya krisis. Seharusnya pemerintah lebih memikirkan petani kita ketika akan mengambil suatu kebijakan karena kebijakan impor gula 0% tersebut sangatlah merugikan para petani.
Kisah pak Tukirin, Budi dan teman -teman petani Kediri (2005): melakukan inovasi untuk memilih dan memilah indukan jagung Hibrida kemudian memproduksi dan mengedarkannya dikalangan petani (sekitar) ditangkap polisi, diadili dan dihukum 6 bulan, dengan masa percobaan 2 tahun (melanggar UU 12/1992, pasal 14 dan 61:1).Bapak tukirin dalam ilustrasi diatas merupakan fenomena dalam masyarakat keseharian. Saat petani kecil ingin membantu petani lainnya dalam pendayagunaan hak atas pertanian.

C.      Ketidakadilan dan ketergantungan pangan

Ketidakadilan dan ketergantungan pangan atau ketidakmerataan dalam bidang pangan yang terjadi saat ini dapat dilihat dari kecenderungan kebijakan dan praktik pembangunan pertanian yang terjadi di beberapa negara :
1.      Banyak negara-negara di dunia ini yang tenggelam dalam situasi harga import pangan murah.
2.      Kebijaksanaan pertanian lebih banyak diutamakan untuk kepentingan eksport, ketimbang untuk memenuhi kebutuhan lokal suatu negara.
3.      Meningkatnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah, dan terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah bagi sekelompok orang.
4.      Meningkatnya jumlah pengangguran  akibat dari digunakannya teknologi pertanian.
5.      Jumlah rakyat yang miskin semakin bertambah dan tingkat kemiskinan semakin buruk.
6.      Menempatkan peran dari perusahaan yang sangat besar untuk mengelola perdagangan pangan. Hal itu mengakibatkan semakin kuatnya kontrol segelintir perusahaan terhadap perdagangan dan produksi pangan di tingkat dunia. Saat ini, hampir 97% perdagangan pangan di dunia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan internasional.

Sehingga diperlikanlah kedaulatan pangan,  Kedaulatan pangansendiri artinya adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah: (1) Pembaruan Agraria; (2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.
Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (food Security). Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.  Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal dan perdagangan di tingkat wilayah.
D.      Solusi
Untuk mengurangi impor kita bisa melakukan pertanian terpadu. Pertanian terpadu dilakukan karena memiliki keunggulan, diantaranya :
1.       Hemat energi
2.       Mempertahankan keanekaragaman hayati
3.       Produksi optimum
4.       Menggunakan sumberdaya secara terintegrasi

IV.           PENUTUP
A.   Saran

B.   Kesimpulan
























Daftar Pustaka
Wiana, Aria, 2010, Reorientasi Sistem HKI untuk keadilan Pertanian Indonesia,  http://ariasky32.blogspot.com/2010/02/reorientasi-sistem-hki-untuk-keadilan.html. 15 Desember 2012
Strategis Ipb, 2010, Seminar Hki, Direktorat Risetdan Kajian, http://rks.ipb.ac.id/file_pdf/Reorientasi_Sistem_HKI_Dwi_Andreas.pdf, 15 Desember 2012
Pengembanagan usaha agibisnis perdesaan, 2010, Latar Belakang, http://database.deptan.go.id/puap/tampil.php?page=latar_belakang, 15 Desember 2012

















Makalah Pancasila

Hubungan Sila ke Lima dengan Pertanian










Disusun Oleh:

q  Ade Utari
q   Aji Nugroho
q   Arin Amini
q   Fahrina Ambon
q   Intan Amalia
q   Tri Yoga Desi A.
q   Vitayala H.
q   Yendi A.

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2012


















1 komentar:

Poskan Komentar