music

Total Tayangan Laman

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Hak Warga Negara untuk Mendapatkan Pemerataan Pendidikan

22.15 |


Nama   : Arin Amini
NIM    : 13049

Hak Warga Negara untuk Mendapatkan Pemerataan Pendidikan

Kasus    : Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, setiap warga negara mempunyai hak memperoleh fasilitas pendidikan yang sama tidak memandang mereka berada pada dipelosok, pinggir kota, ataupun yang berada dikota sekalipun. Namun pada kenyataannya fasilitas pendidikan yang ada dipelosok jauh dari kata layak, hal ini menimbulkkan tanda tanya kemanakah larinya anggaran terseut, dan mengapa semua kemajuan sepertinya hanya dipusatkan pada daerah dipulau jawa?
Pendapat saya      :
            Menurut pendapat saya dari kasus ini sudah jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama, tidak memandang strata ataupun tempat dimana mereka berdomisili karena mereka semua adalah warga negara indonesia dan sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa pemerintahan Negaara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendatpatkan pngajaran. Untuk itu UUD 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU (Pasal 31 ayat 2).
            Ketika berbicara tentang pendidikan, maka yang terjadi adalah munculnya berbagai pendapaat, mulai dari masalah biaya, materi pembelajaran, tenaga pengajar, dan fasilitas pendukungnya. Fasilitas pendidikan ini merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat penting keberadaaannya. Dengan fasilitas yang memadai seperti buku pelajaran, ruangan yang nyaman, tenaga pengajar yang memadai akan membantu siswa untuk bisa belajar lebih baik bahkan media pembelajaran terkini yang menggunakan LCD dan komputer juga sangat diperlukan untuk zaman sekarang ini. Namun pada kenyataannya jika kita lihat direalita semua itu jauh dari apa yang ada pada konsep, tenaga pengajar yang kurang, gedung sekolah yanag rusak parah, bocor dan tidak layak untuk dipakai, buku pelajaran yang tidak ada  membuat warga nega tidak bisa mendapatkan haknya yang seharusnya mereka dapatkan.
            Ada berbagai alasan mengapa daerah-daerah pelosok hingga kini masih sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dari mulai masalah biaya  sampai akses tempat yang tidak memungkinkan untuk dijangkau pendidikan modern. Dan Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menerapkan pendidikan yang lebih baik, jika tidak pernah ada penyelesaian untuk pemerataan distribusi fasilitas pendidikan ke sekolah-sekolah di pelosok Indonesia. Sebenarnya jika kita lihat anggaran negara sebesar 20% yang dialokasikan untuk pendidikan hanya sia-sia jika tak ada refleks dari para petinggi kita. Semuanya bisa saja dirancang dalam sebuah dokumen dengan perencanaan yang bagus dan matang, tapi penerapan tak pernah ada bahkan disetiap meja terjadi potongan anggaran.
            Untuk pendidikan dipulau jawa memang bisa dikatakan cukup mengikuti perkemabangan zaman, namun jika kita lihat saudara-saudara kita yang ada diluar sana seperti dipapua, NTB, NTT dan daerah-daerah lainnya masih sangat jauh dari kata cukup bahkan mungkin memprihatinkan. Jika kita pikirkan lebih jauh timbul bebagai pertanyaan, jika memang yang menjadi kendalah untuk majunya pendidikan diderah pelosok tersebut karena sarana transportasi yang tidak memungkinkan (jalan rusak, saran komunikasi yang tidak ada, lokasi yang tidak mungkin dijangkau dengan saran umum) sehingga sangat sulit untuk dijangkau. Jika memang itu permasalahannya maka seharusnya pemerintaih membagun sarana transportasi dan fasilitas lain (jalan, telpon umum) yang lebih baik karena semuanya telah ada anggarannya masih-masing, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan anggaran itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada kesan bahwa pusat kemajuan hanya berpusat dipulau jawa saja. Namun sepertinya pengoptimalisasian anggaran yang baik tidak bisa berjalan dengan apa yang diharapkan oleh semua lapis masyarakat karena mental para pejabat kita yang selalu mengambil hak kami (seluruh warga indonesia) dan mengambilnya untuk kepentingan dirimereka sendiri dan keluarganya (memperkaya diri sendiri dengan harta yang sebenarnya bukanlah harta mereka)
Solusi                   :
Untuk meningkaatkan pemerataan pendidikan diderah pelosok seharusnya pemerintah beanar-benar mengoptimalisasikan anggaran pendidikan sehingga rancangan anggaran pendidikan tersebut tidak hanya menjadi dokumen saja tapi juga terrealisasi dengan baik, serta yang paling penting adalah perbaiakn mental para pejabat yang turun tangan dalam mengambil kebijakan dan pengelola anggaran pemerataan pendidikan ini, mereka seharusnya disadarkan bahwa mengambil hak orang lain itu memang tidak dibenarkan, merugikan bagi banyak dan dibutuhkan kesadaran dari mereka. Selain itu juga diperlukan sanksi yang tegas terhadap mereka yang melakukan tindakan penyelewengan sehingga oknum-oknum tersebut berfikir dua kali untuk melakukan hal tersebut.
Perbaikan fasilitas dan peningkatan sumber daya manusia pengajar berkualitas memang bukanlah solusi yang mudah diimplementasikan, perlu investasi yang besar dan fokus penuh dari pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin pemerataan kualitas Pendidikan di seluruh pelosok daerah Indonesia. Serta Dinas pendidikan harus mengontrol sekolah di desa dan di kota. Pihak berwenang harus terjun kelapangan untuk melihat keadaan kongkrit pendidikan tersebut baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana, metode belajar mengajar agar tidak terjadi kesenjangan antara sekolah di desa dan di kota. 

0 komentar:

Poskan Komentar