music

Total Tayangan Laman

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Beberapa Konsep Irigasi di Indonesia

07.28 |


Beberapa Konsep Irigasi di Indonesia

Tugas Sosiologi Pertanian


  
Oleh:
Arin Amini (13049)


  
Fakultas Pertanian
Universitas Gadjah Mada
2013


Beberapa Konsep Irigasi di Indonesia

1.  Konsep Subak
Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosioagraris- religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Pengertian subak seperti itu pada dasarnya dinyatakan dalam peraturan-daerah pemerintah daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/l972. Arif (l999) memperluas pengertian karakteristik sosio-agraris-religius dalam sistem irigasi subak, dengan menyatakan lebih tepat subak itu disebut berkarakteristik sosio-teknis-religius, karena pengertian teknis cakupannya menjadi lebih luas, termasuk diantaranya teknis pertanian, dan teknis irigasi.
Subak merupakan suatu warisan budaya Bali yang berupa suatu sistem irigasi yang mengatur pembagian pengelolaan airnya yang berdasarkan pada pola-pikir harmoni dan kebersamaan yang berlandaskan pada aturan-aturan formal dan nilai-nilai agama. Subak merupakan organisasi pengairan tradisional dalam bidang pertanian , yang berdasakan atas  seni dan budaya  yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat di Bali.
Subak ini biasanya memiliki pura yang dinamakan Pura Uluncarik, atau Pura Bedugul, yang khusus dibangun oleh para petani dan diperuntukkan bagi dewi kemakmuran dan kesuburan dewi Sri. Sistem pengairan ini diatur oleh seorang pemuka adat yang juga adalah seorang petani di Bali.
Revolusi hijau telah menyebabkan perubahan pada sistem irigasi ini, dengan adanya varietas padi yang baru dan metode yang baru, para petani harus menanam padi sesering mungkin, dengan mengabaikan kebutuhan petani lainnya. Ini sangatlah berbeda dengan sistem Subak, di mana kebutuhan seluruh petani lebih diutamakan. Metode yang baru pada revolusi hijau menghasilkan pada awalnya hasil yang melimpah, tetapi kemudian diikuti dengan kendala-kendala seperti kekurangan air, hama dan polusi akibat pestisida baik di tanah maupun di air. Akhirnya ditemukan bahwa sistem pengairan sawah secara tradisional sangatlah efektif untuk menanggulangi kendala ini.
Subak telah dipelajari oleh Clifford Geertz, sedangkan J. Stephen Lansing telah menarik perhatian umum tentang pentingnya sistem irigasi tradisional. Ia mempelajari pura-pura di Bali, terutama yang diperuntukkan bagi pertanian, yang biasa dilupakan oleh orang asing. Pada tahun 1987 Lansing bekerja sama dengan petani-petani Bali untuk mengembangkan model komputer sistem irigasi Subak. Dengan itu ia membuktikan keefektifan Subak serta pentingnya sistem ini. Pada tahun 2012 ini UNESCO, mengakui Subak (Bali Cultur Landscape), sebagai Situs Warisan Dunia,pada sidang pertama yang berlangsung di Saint PetersburgRusia.
*  Hubungan Subak Sebagai Sistem Irigasi Tradisional Bali Dengan Konsep Trihita Karana
Masyarakat Bali mengusung konsep Tri Hita Karana (THK) yang memiliki Hubungan timbal balik antara Parahyangan yakni Hubungan yang harmonis antara anggota atau karma subak dengan Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan Hubungan yang harmonis antara anggota Subaknya dimana yang disebut dengan Krama Subak, kalemahan : Hubungan yang harmonis antara anggota Subak dengan lingkungan atau wilayah irigasi Subaknya
THK menunjukkan bahwa dengan menyatunya antar ketiga subsistem dalam sistem irigasi subak, maka secara teoritis konflik antar anggota dalam organisasi subak maupun konflik antar subak yang terkait dalam satu sistem irigasi yang tergabung dalam satu wadah kordinasi akan dapat dihindari. terkaitan antar semua subsistem akan memungkinkan munculnya harmoni dan kebersamaan dalam pengelolaan air irigasi dalam sistem irigasi subak yang bersangkutan. Hal itu bisa terjadi karena kemungkinan adanya kebijakan untuk menerima simpangan tertentu sebagai toleransi oleh anggota subak (misalnya, adanya sistem pelampias, dan sistem saling pinjam air irigasi). Di Subak Timbul Baru Kabupaten Gianyar, dilakukan kebijakan sistem pelampias  memberikan tambahan air bagi sawah yang ada di hilir pada lokasi-lokai bangunan-bagi lingkungan lingkungan 4 di jaringan tersier. Besarnya pelampias tergantung dari kesepakatan anggota subak.
Sistem subak mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan prinsip konsep THK, dan dengan dasar itu sistem subak mampu mengantisipasi kemungkinan kekurangan air (khususnya pada musim kemarau), dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya. Selanjutnya, sistem subak sebagai teknologi sepadan, pada dasarnya memiliki peluang untuk ditransformasi, sejauh nilai-nilai kesepadanan teknologinya dipenuhi
*  Peranan Subak Dalam Pengelolaan Air Irigasi
Subak, merupakan sistem irigasi yang berbasis petani (farmer-based irrigation system) dan lembaga yang mandiri (self governmet irrigation institution). Keberadaan subak kini mulai terancam, ancaman terhadap kelestarian subak adalah  bersumber dari adanya perubahan-perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Bali yang mengiringi derasnya arus globalisasi terutama pembangunan pariwisata Bali. Bebagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat dan melestarikan eksistensi subak sebagai warisan budaya yang sangat unik dan dikagumi oleh banyak pemerhati irigasi di mancanegara. Sebab,  jika subak yang dipandang sebagai salah satu pilar penopang kebudayaan Bali sampai sirna maka dikhawatirkan stabilitas sosial akan terganggu dan kelestarian kebudayaan Bali bisa terancam.
Didalamnya terdapat nilai-nilai luhur yaitu harmoni antara manusia dengan Sang Pencipta, harmoni antaramanusia dengan alam, dan harmoni antara manusia dengan manusia.dibali ini terdapat 3 DAS yaitu:
1.    DAS hulu, sebagai zona tangkapan air, maka hutan-hutan dijaga agar kemampuan menampung air hujan besar
2.    DAS tengah, sebagai zona konservasi air dan zona penggunaan air, yang diwujudkan dalam bentuk sistem usahatani konservasi atau wanatani (agroforestry).
3.    DAS hilir, sebagai zona penggunaan air, di mana sawah irigasi dominan. Subak lokal di DAS hilir mengurus dan memperhatikan pembagian air irigasi dan pengendalian cara penggunaan air oleh anggotanya dengan berpedoman kepada awig-awig (peraturan tertulis dan sanksi atas pelanggaran).
Sistem Subak adalah contoh yang dalam pengelolaan sumber daya, distribusi, dan penggunaan air irigasi berwawasan kesejahteraan secara paripurna, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam kawasan DAS. Maka dalam proses pengambilan keputusan seyogianya mempertimbangkan segi politis, ekonomi, sosial, dan budaya (religi). Multifungsi ekosistem untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agricultural development) telah diimplementasikan dalam sistem Subak. Subak memenuhi kaidah sebagai sistem irigasi sesuai dengan “Standar Perencanaan Irigasi” karena berdasarkan fakta di lapangan subak dengan jaringan irigasinya telah memiliki ke-empat fungsi pokok seperti yang disyaratkan yaitu :
v Bangunan utama disebut empelan (bendung) atau buka (intake)
v Saluran disebut telabah (bila berupa saluran terbuka) atau aungan (bila berupa saluran tertutup).
v Hamparan petak-petak yang merupakan bagian dari subak yang disebut Tempek atau Munduk dilengkapi pula dengan bangunan dan saluran untuk membagi-bagikan air ke seluruh areal dengan saluran pembuangan yang disebut Kekalen.
v Sistem pembuangan kolektif yang disebut pengutangan juga dimilki subak, yang umumnya berupa saluran alam (pangkung).
*   Peranan Subak Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Di masyarakat ada dua aliran tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya air yaitu sebagai berikut:
·         Aliran ekosentrik, yaitu yang lebih bertitikberat pada kelestarian sumber daya alam, tanpa peduli kepada kebutuhan hidup manusia.
·         Aliran antroposentrik, yaitu yang lebih bertitikberat pada kebutuhan hidup manusia, yang kalau tidak diatur dapat menjurus ke perusakan sumber daya alam

2.  Konsep Dharma Tirta
“Kekhasan daerah adalah sifat khusus tertentu yang hanya ditemukan di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi: Tirta di Jawa Tengah.
Dalam Desa-desa di Jawa Tengah telah lama terdapat organisasi P3A Dharma Tirta. Pada tahun 2006 telah dikeluarkan pengganti PP No. 77 Tahun 2001 di atas diganti kembali karena sudah tidak relevan dengan UU Sumberdaya air di atas. Sebagai ganti telah ditetapkan PP No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Pasal 16 sampai pasal 25 dari PP No. 20 tahun 2006 mengantur jelas paradigma desentralisasi teritorial dalam pembagian urusan bidang irigasi tersebut.
Peraturan Pemerintah boleh diganti, tetapi pada prinsipnya urusan irigasi tetap dalam kerangka desentralisasi teritorial. Keberadaan masyarakat petani sebagai stakeholderutama ditempatkan masih dalamkerangka konsep ‘pemberdayaan masyarakat’ semata. Pasal 26 sampai pasal 29 dari PP tersebut menjadi sandaran mengenai pemberdayaan masyarakat petani. Pilihan desentralisasi fungsional belum dikembangkan dalam pengelolaan urusan sistem irigasi. Stakeholderurusan ini bukan saja petani, tetapi siapa saja yang berkepentingan terhadap sistem irigasi. Kelompok inilah yang menjadi basis desentralisasi fungsional jika dikembangkan.
Departemen PU tidak menyebutnya dengan Dharma Tirta melainkan ulu-ulu vak-vakdan ulu-uluDesa (Wirosoemarto: 1997/1998). Sebenarnya penamaaan Dharma Tirta adalah upaya Pemerintah untuk memperbaharui ulu-ulu tersebut –formalisasi. Sejak 1989, ulu-ulu di Jawa Tengah diubah dengan nama Perkumpulan Petani pemahai air (P3A) Dharma Tirta yang nota bene wadah baru ini sebenarnya merupakan upaya penyamarataan berbagai lembaga tradisional yang sudah ada sejak Belanda dengan nama baru yang bernuansa lokal pada era Rezim Orde baru dengan dikeluarkannya INPRES No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kelembagaan Dharma tirta ini diteruskan dan diakomodasi dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya air seirama dengan tuntutan demokratisasi.
Pada masa Hindia Belanda, lembaga waterschappen sebagai cikal bakal Dharma Tirta di Jawa tengah (Wolhoff: 1960), mendapat pengakuan sampai pada tingkatan UUD Hindia Belanda karena baru di Yogyakarya dan Solo yang mampu dibentuk berdasarkan UUD tersebut. Pada masa kemerdekaan, lembaga waterschappendi Yogyakarta dan Solo masih ada walaupun UUD dan UU yang mengatur pemerintahan tidak mengakuinya lagi (berdasarkan wawancara).
Baik Dharma Tirta maupun Subak, sebagai organisasi pengelola air irigasi tersier di tingkat akar rumput, bekerja pada suatu jangkauan wilayah kerja hidrologis dengan karakter yang tidak mengenal batas-batas administratif. Hanya saja karena tingkatannya berupa tersier, maka wilayah kerjanyapun sebatas antar desa atau kelurahan atau antar bagian-bagian wilayah dari beberapa kecamatan.
Dari fakta empirik yang ditemui pada awal penelitian, dapat disimpulkan adanya persoalan utama berupa ketidakjelasan praktik Subak dan P3A Dharma Tirta sebagai organisasi pengelola irigasi tersier dalam konteks desentralisasi dan pemerintahan daerah serta sistem administrasi negara RI. Ketidakjelasan tersebut adalah mengenai lokus dari praktik tersebut yang beranjak di satu sisi perlu mengikuti kaidah hidrologi dalam penentuan yurisdiksi fungsi irigasi, di sisi lain juga perlu mengikuti kaidah teritori administrasi pemerintahan karena bangun struktur pemerintahan di Indonesia secara makro terdiri dari satuan-satuan pemerintahan atas dasar wilayah.
Perkumpulan Petani pemakai Air (P3A) Dharma Tirta sebagai contoh dari desentralisasi fungsional, karena (1) keberadaan subak dan P3A Dharma Tirta yang mengelola air irigasi tersebut tidak dilalui oleh mekanisme desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan delegasi oleh pemerintah daerahnya; (2) dari berbagai praktik kelembagaan khusus akibat dikembangkannya desentralisasi fungsional di berbagai negara, tidak dapat dilakukan desentralisasi teritorial pada satu urusan tertentu bersamaan dengan proses desentralisasi fungsional dalam urusan yang sama dalam yurisdiksi yang simetris.
Tegal dikelola oleh aparatus pemerintah daerah, namun terdapat organisasi sukarela dari petani yang dikembangkan oleh pemerintah daerah disahkan secara formal untuk turut ambil bagian dalam mengatur dan mengurus urusan irigasi khususnya irigasi tersier.
Organisasi petani tersebut dikenal sebagai perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta. Sementara di Kabupaten Jembrana, pengelolaan irigasi pada awalnya semata-mata dilakukan oleh organisasi sosial-religius
Stakeholderorganisasi Dharma Tirta di Kabupaten dan Kota Tegal berpendapat bahwa organisasi irigasi yang dikembangkan tersebut berwatak sosial. Di Kabupaten dan Kota Tegal, pengelola P3A Dharma Tirta tampak inferiorterhadap aparatur Pemerintah Desa, apalagi Kecamatan

3.  Konsep Mitra Chai
Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah Arisan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai danruing mungpulung daerah Jawa Barat,Mapalusdi daerah Sulawesi Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atasdasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan. Menurut Sukoco dalam bukunya “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”. Badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Leuwiliang yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895.
Kemitraan dalam lingkungan masyarakat Indonesia, merupakan sesuatu hal yang tidak asing untuk diterapkan, karena bangsa ini sudah mengenal kemitraan sejak berabad-abad lamanya meskipun dalam skala yang sederhana, seperti gotong royong, sambat sinambat, partisipasi, mitra cai, mitra masyarakat desa hutan, mitra lingkungan dll.
Dalam manajemen modern, baik dalam pengembangan sumberdaya manusia maupuan
pengembangan kelembagaan/usaha, kemitraan merupakansalah satu strategi yang biasa ditempuh untuk mendukung keberhasilan implementasi manajamen modern. Kemitraan tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan memiliki pola, memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keberhasilan suatu lembaga dalam menerapkan manajemen modern.
Kemitraan dalam implementasi manajemen modern kesepahaman pengelolaan program, kesepahaman strategi pengembangan program antar lembaga yang bermitra merupakan faktor utama yang pertama kali harus menjadi perhatian. Oleh karenanya diantara lembaga yang bermitra harus ada pelaku utama kegiatan, sebagai lembaga/orang yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan program (kegiatan). Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga/orang itulah yang dimitrakan sebagi wujud kerjasama untuk saling menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan (mutualisme). Kemitraan dapat dilakukan dalam transfer teknologi, transfer pengetahuan/keterampilan, transfer sumberdaya (manusia), transfer cara belajar (learning exchange), transfer modal, atau berbagai hal yang dapat diperbantukan sehingga terpadu dalam wujud yang utuh.

4.  Konsep HIPPA
Dalam mengatasi beberapa permasalahan air tersebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas PU pengairan maupun  masyarakat petani yang tergabung dalam lembaga petani pemakai air HIPPA , terutama di wilayah Banyuwangi Selatan yang merupakan lumbung padi Kabupaten Banyuwangi , salah satu diantaranya adalah melalui konsep suplai interbasin.
Dalam rangka menuju kemandirian dan ketahanan pangan, maka pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi padi/beras di dalam negeri. Peningkatan produksi beras didalam negeri memberi manfaat selain pada penghematan devisa nasional juga membuka
kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Kebijakan pengelolaan irigasi yang selama ini hanya ditangani pemerintah pada awalnya dapat memberikan dampak yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 1984. Namun sangat disayangkan bahwa keberhasilan tersebut tidak berkelanjutan karena banyaknya fungsi prasarana irigasi baik dari segi kuantitas, kualitas maupun fungsinya yang banyak mengalami penurunan yang akibat banyaknya jaringan irigasi banyak mengalami degradasi.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut , maka diperlukan sistim irigasi yang handal melalui pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) yang dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai organisasi pengelola jaringan irigasi di tingkat desa.
Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung daripengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah,penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi,dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi. HIPPA/GHIPPA/IHIPPA/FHIPPA merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong. Dibeberapa daerah kelembagaan pengelolaan irigasi tersebut menggunakan nama atau istilah yang berbeda, seperti di Jawa Timur dengan HIPPA, di Bali dengan Subak, di Jawa Barat dengan Mitra Cai dan sebagainya. Menurut keanggotaan dan wilayah kerja, maka HIPPA tersebut dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu:
1) Himpunan Petani Pemakai Air
2) Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air
3) Induk Himpunan Petani Pemakai Air
4) Federasi HIPPA
Pembentukan HIPPA/ GHIPPA/ IHIPPA/FHIPPA adalah proses membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya. Di dalam sebuah wadah organisasinya HIPPA, GHIPPA, dan IHIPPA wajib menyusun anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun berdasarkan kemampuan petani dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Selanjutnya diketahui oleh kepala desa dan camat serta disahkan oleh bupati/waliKota.
Untuk mendapatkan status badan hukum, anggara dasar tersebut selanjutnya didaftarkan pada pengadilan negeri setempat di wilayah hukum HIPPA/GHIPPA/IHIPPA bertempat. Sumber dana HIPPA berasal dari :
1) Iuran anggota
2) Sumber lain yang sah menurut hukum, seperti usaha ekonomi HIPPA yang sifatnya mandiri maupun hasil kerjasama HIPPA dengan pihak luar, misalnya hasil usaha penyediaan saprodi, kerjasama pemasaran dengan pengusaha, hasil kontrak karya pekerjaan fisik
3) Pinjaman lunak dari luar misalnya dari Pemerintah maupun non Pemerintah
4) Bantuan dari luar misalnya dari Pemerintah maupun lembaga lainnya, tetapi bantuan tersebut tidak harus menyebabkan HIPPA tidak mandiri.
Berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2009, Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan asas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan , dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakaian irigasi dan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras, serta mendorong masyarakat petani/ HIPPA/ GHIPPA/IHIPPA untuk berpatisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.
HIPPA dapat berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Pemerintah Propinsi bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dan dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi. HIPPA/GHIPPA/ IHIPPA/ FHIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya
Sasaran Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah wilayah kerja kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) atau Gabungan HIPPA yang pengelolaan irigasinya (sistim irigasi) belum optimal, baik dari kondisi fisik jaringan, operasional, pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasinya di tingkat usaha tani.
Tujuan pengelolaan irigasi partisipatif adalah : 1) Meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi antara Pemerintah; dan HIPPA, 2) Terpenuhinya pelayanan irigasi yang memenuhi harapan petani melalui upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.
Sedangkan Lingkup pemberdayaan HIPPA/ GHIPPA/IHIPPA meliputi aspek kelembagaan , teknis (teknis irigasi dan tani), dan pembiayaan. Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya HIPPA/GHIPPA/IHIPPA yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
Pemerintah melaksanakan pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA melalui metode lapangan dan klasikal, yang dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui sosialisasi, motivasi, kunjungan lapangan, pertemuan berkala, fasilitasi, studi banding, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan.
Unit kerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA secara sistematis dan berkelanjutan. Pemberdayaan meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
Kegiatan pemberdayaan HIPPA dilaksanakan oleh : 1) Kelompok pemandu lapangan (KPL), 2) Tenaga pendamping petani (TPP) dan 3) Unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kelompok masyarakat atau pihak lain dapat membantu usaha pemberdayaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan. Pembiayaan untuk pemberdayaan HIPPA berasal dari APBD Kabupaten/Kota dan pendapatan lain yang sah. Dalam hal mengalami keterbatasan dana untuk pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan kepada Pemerintah Propinsi mupun Pemerintah.

5.  Konsep OPPA
Himpunan Petani Pemakai Air adalah wadah para petani dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan irigasi tersier khususnya dalam usaha penyediaan dan pengaturan air, sehingga mencapai hasil pertanian yang optimal. Anggota Himpunan Petani Pemakai Air terdiri dari petani pemilik, penggarap, penyewa, dan perusahaan yang berkaitan di dalam wilayah kerja Himpunan Petani Pemakai Air.
Himpunan Petani Pemakai Air bertujuan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan petani yang berhubungan dengan penyediaan dan pengaturan air secara adil dan merata, dengan memperhatikan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir seimbang, memelihara dan mempertahankan sistem jaringan tersier secara berkelanjutan, guna mewujudkan kelestarian sumber daya air dan memantau serta mengawasi jaringan tersier, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna air irigasi. Kepada seluruh peserta, Saya berharap agar supaya mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan penuh perhatian dan memanfaatkan sebaik-baiknya.
Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) selama ini secara terus menerus mendapat pembinaan dari pemerintah, dengan harapan P3A tersebut menjadi mandiri dalam pengelolaan irigasi yang diserahkan kepadanya. P3A yang ada pada Daerah Irigasi Batang Tingkarang berjumlah 12 (duabelas) unit. Keaktifan P3A dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan Irigasi akan memberi dampak positif terhadap kinerja organisasi. Sedang tinggi rendahnya peranserta P3A dapat diukur secara statistik dengan menggunakan variabel-variabel bebas seperti Kelembagaan (X1), Pendanaan (X2), Operasi (X3), Pemeliharaan (X4) dan variabel terikat Budaya (Y1). Penelitian ini akan mengetahui seberapa jauh peranserta P3A dalam melaksanakan kegiatan organisasi dan upaya peningkatan O&P Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi Batang Tingkarang. Data dalam penelitian dilakukan dengan cara kajian lapangan serta pengelolaan hasil kuesioner menggunakan Path Analysis (analisis jalur) yang dilanjutkan dengan statistik korelasi dan regresi yang ditetapkan melalui variabel-variabel. Sebelumnya data ordinal hasil kuesioner yang didapat dengan skala Likert terlebih dahulu ditransformasikan menjadi data interval menggunakan Method of Successive Interval (MSI). Berdasarkan kajian lapangan maupun pengolahan hasil kuesioner dengan sampling 50 orang anggota responden dari 3 unit P3A (Hulu-Tengah-Hilir) diperoleh tingkat peranserta petani dalam upaya peningkatan O&P jaringan irigasi masih rendah, sehingga organisasi P3A tidak dapat berperan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang nyata antara anggota dan pengurus terhadap nilai karakteristik yang dimiliki masing-masing individu, antara lain, perbedaan usia, tingkat pendidikan dan status sosialnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Organisasi, Pendanaan, Operasi dan Pemeliharaan secara signifikan mempengaruhi peranserta Organisasi P3A. Dengan demikian apabila variabel bebas tesebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengalami kanaikan, maka variabel peranserta Organisasi P3A juga naik. Berarti untuk meningkatkan peranserta P3A di Daerah Irigasi Batang Tingkarang, harus dilakukan dengan berusaha meningkatkan variabel kualitas Organisasi, Pendanaan, Operasi dan Pemeliharaan. 

6.  Konsep Pembangunan Unit Desa
Konsep pembangunan desa yang selama menggunakan pendekatan pembangunan kota, dan juga diukur berdasarkan indikator-indikator kemajuan ekonomi kota. Sosial budaya masyarakat desa tidak dipandang khas, namun direndahkan atau dianggap belum sempurna, berdasarkan ukuran relatif sosial budaya masyarakat kota. Timbulnya konsep pembangunan pertanian dengan berbasiskan kepada desa membutuhkan perubahan paradigma pembangunan itu sendiri, yaitu dengan meninggalkan pembangunan desa dengan cara pandang kota karena tidak akan pernah melihat desa sebagai entitas sosial ekonomi dan budaya yang khas. Desa harus didekati dan disentuh dengan pendekatan yang spesifik agar seluruh potensinya dapat tergali dan dikembangkan dengan optimal.
Dikotomi kota dan desa tidak terhindarkan dalam teori dan pelaksanaan pembangunan, dimana kegiatan pertanian dianggap identik dengan desa, sedangkan industri identik dengan kota. Dikotomi yang cenderung hitam putih ini membawa implikasi yang banyak menimbulkan masalah.
Di negara berkembang umumnya, pembangunan yang lebih banyak difokuskan di perkotaan dengan penekanan pada pembangunan industri dibandingan di pedesaan menyebabkan terjadinya ‘bisa pada perkotaan’, yang mencerminkan alokasi sumberdaya yang lebih berpihak pada kota sedangkan sektor pertanian diabaikan. Sebaliknya, pembangunan pedesaan (rural-led development) didesain dengan cenderung mengabaikan perkotaan dan mendefinisikan wilayah perdesaan sebagai aktifitas pertaniannya belaka. Padahal, selain khas dan bahwa desa tidak sama dengan kota, karakteristik sosial ekonomi penduduk pedesaan dan sumberdaya alam yang medukungnya pun sangat beragam antar belahan dunia.
Hal ini menyebabkan pembangunan pada kota-kota besar banyak menimbulkan permasalahan seperti urbanisasi dan sektor informal yang tidak terkontrol, di lain pihak pada wilayah pedesaan terjadi tekanan terhadap penduduk dan sumber daya alam, timbulnya kemiskinan di pedesaan, degradasi lingkungan serta merenggangnya hubungan sosial yang ada. Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah, menunjukkan bahwa kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2004 mencapai 24,6 juta jiwa, dua kali lipat lebih lebih tinggi daripada di perkotaan, yaitu 11,5 juta jiwa. Berkaitan dengan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK), menjadikan pembangunan perdesaan sebagai salah satu bab tersendiri dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2005-2009. Namun, agar tidak terjadi lagi pembangunan pedesaan yang “urban bias” perlu perumusan-perumusan baru baik dalam konsep maupun strategi, pendekatan, dan indikator keberhasilan.
Jika ditelusuri perkembangan dari sisi keilmuan dan paradigma pembangunan, konsep tentang pembangunan desa tidak muncul begitu saja. Ini adalah sebuah reaksi yang lahir dari ketidakpuasan dari paradigma yang dianut selama ini. Pembangunan desa perlu dipandang secara terpisah, karena selain 80 persen penduduk bumi hidup di wilayah desa, masyarakat pedesaan memiliki karakteristik sendiri yang khas. Desa bukanlah “kota yang belum jadi” atau “hinterland kota”. Selain khas, desa juga bersifat mandiri, atau setidaknya, ia mampu mandiri. Bahwa desa, sampai saat ini belum mandiri, penyebabnya adalah karena “kekeliruan” paradigma kita sendiri. Kita melihat desa dengan kacamata orang kota. Douglass (1998) menyatakan: “…. Most analyses of growth centers in rural development assume the perspective of the city looking outward to its hinterland”.
Sekelompok ahli yang disebut dengan kaum romantisme desa misalnya, melihat bahwa desa adalah sebuah tempat yang penuh dengan keindahan dan kedamaian, serta subur dan makmur. Nordholt (1987) misalnya menggambarkan struktur politik pedesaan yang dikonstruksi oleh semangat kekeluargaan yang kental, tanpa pamrih, dan penuh pengabdian. Desa digambarkan sebagai suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif homogen, dan masih banyak tergantung pada alam.
Selain hanya melihat sisi eksotis desa, desa juga dipersepsikan sebagai objek yang statis. Paradigma lain melihat desa sebagai sebuah objek fisik, baik rumah maupun teritorinya. Hal ini misalnya terlihat dalam definisi “village” sebagai “a small community or group of house in a rural area usually smaller than a town and sometimes incorporated as a municipality”. Jelas tampak bahwa definisi ini memandang desa sebagai sebuah teritori dalam konteks dikotomis rural-urban, bukan pada karakter-karakter sosial-budaya dan sikap-sikap hidup masyarakat desa yang sesungguhnya khas (Hermansyah, 2007).
Paradigma yang tidak tepat tersebut muncul karena lemahnya pemahaman kita terhadap desa. Akibatnya, “orang kota” yang membangun desa akan jatuh dalam berbagai perangkap prasangka (lihat Chambers, 1987: tentang enam prasangka yang menjadi perangkap bagi agen program pembangunan desa).
Salah satu “pemaksaan” yang kita lakukan dalam pembangunan pedesaan adalah dengan menginvansi konsep “agribisnis”. Agribisnis adalah “agriculture regarded as a bussiness”, dengan kata kuncinya adalah untung dan efisien. Selain itu, cara berpikir masyarakat industri, yang kebetulan adalah konsumen produk-produk pertanian, mereka menuntut produk yang seragam, selalu ada setiap waktu, dan lain-lain. Padahal, produk pertanian tidak seperti itu, ada musim dan spesifikasi tempat tumbuh yang membuat hasil akhirnya tidak akan pernah asama dan kontinyu terus menerus. Karena pertanian (sisi suplay) dikuasai konsumen (orang industri kota), maka dipaksa-lah seluruh produk pertanian untuk berproduksi seragam dan sepanjang waktu. Seragam besarnya, warnanya, rasaranya, dan lain-lain.
Jadi, untuk dapat merumuskan sebuah konsep pembangunan desa, atau pembangunan pertanian yang berbasiskan desa, maka kita perlu merubah paradigma kita terhadap pembangunan yang selama ini cenderung bias kepada kepentingan kota. Selain itu, kita pun perlu merubah perspesi bahwa desa bukanlah kota yang belum jadi, atau bukan pula embryo kota. Penggunaan strategi dan indikator pembangunan kota terhadap desa adalah sebuah kekeliruan yang harus diperbaiki.
Di sisi lain, pembangunan desa juga tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kota. Desa dan kota memiliki potensi yang berbeda, sehingga dengan memadukannya akan diperoleh keuntungan satu sama lain. Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk merumuskan pembangunan desa yang terintegrasi dengan kota, baik pada tataran pemikiran maupun program di lapangan.
Pembangunan pada dasarnya adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. (Arief Budiman, 1995:1) Yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk mengukur pembangunan adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi. Hal tersebut dapat terwujud, salah satunya melalui koperasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 1992, koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Salah satu dari program pengembangan Koperasi adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Pengertian KUD disini adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.
Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditunjukkan agar masyrakat dapat menikamati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan.
Dalam bidang pertanian, sejarah kelahiran KUD sendiri sebagai idea sekitar tahun 1972 adalah perwujudan dari keadaan Indonesia yang terdesak dalam penyediaan pangan di dalam negeri. Indonesia adalah Negara pengimport beras terbesar di dunia. Dan di tahun 1985, Indonesia telah termasuk Negara yang mampu berswasembada dalam pangan.
Berbagai rentetan kejadian yang merupakan kebijaksanaan pemerintah yang memberikan tugas kepada KUD untuk menangani berbagai jenis usaha, arahnya adalah untuk memperkokoh KUD sebagai wadah penduduk pedesaan dalam upayanya memperbaiki keadaan sosial ekonominya. Dengan wadah untuk mempersatukan kekuatan ekonomi yang dimiliki tersebut diharapkan kemampuan bekerjanya dapat meningkat pula. Kebijaksanaan harga dasar untuk memberikan kepastian harga dan jaminan pasar, penentuan penyaluran pupuk melalui KUD, tata niaga tebu rakyat intensifikasi, kesemuanya mencoba untuk dapat memperkokoh kedudukan KUD. (Ima Suwandi. Koperasi Unit Desa di Masa Datang)
Sedangkan berkaitan dengan Kabupaten Boyolali, terletak di Provinsi Jawa Tengah, sebagai daerah penghasil susu. Peran KUD dalam bidang susu, peternakan maupun simpan pinjam sangatlah dibutuhkan sebagai motor penggerak perekonomian warga dengan kredit-kredit yang diberikan oleh koperasi. Daerah Boyolali sendiri memiliki berbagai Koperasi Unit Desa (KUD) diantaranya adalah KUD Cepogo, KUD Mojosongo, KUD Selo, KUD Musuk, dan lain-lain. Dan KUD Musuk, terletak di desa Musuk, termasuk KUD yang memproduksi susu terbanyak di Boyolali.
Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup.
Tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan (jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2 tahun 2005.
1.    Perekonomian Desa : meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal,  pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan  sumber daya manusia.
2.     Sosial Budaya Desa : pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok anak-anak pemuda dan wanita.
3.    Mitigasi bencana : penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana, berupa pembangunan daerah  daerah yang rawan bencana dan tempat tempat yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi bencana.
4.    Lingkungan hidup : penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga kelestarian penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, kehutanan untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem.
Desa Panggungharjo terletak di Kecamatan Sewon termasuk dalam wilayah pengembangan yang diarahkan pada kawasan kerajinan kayu/meubel yang termasuk rawan gempa. Secara umum Kecamatan Sewon merupakan kawasan yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, lahan kering dan peternakan dan Industri. Arah pengembangan / startegi Kabuapten Bantul khususnhya kawasan Sewon dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Pengembangan industri kerajinan, pertanian basah, ahan kering dan lain-lain. Sesuai dengan Visi pembangunan Desa Panggungharjo adalah Panggungharjo Asri Agamis, Sejahtera, Rukun dengan mengedepankan Ilmu pengetahuan dan teknologi.  Desa Panggungharjo ingin menuju desa yang ideal dan madani dengan mewujudkan masyarakat Panggungharjo yang agamis, hidup sejahtera, penuh kerukunan dengan dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

0 komentar:

Poskan Komentar