music

Total Tayangan Laman

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Konsep Settlement (Aglomerasi) dan Macam-Macam Hak dalam Pertanian

07.38 |


Konsep Settlement (Aglomerasi) dan Macam-Macam Hak dalam Pertanian

Tugas Sosiologi Pertanian



Disusun Oleh
Arin Amini (13049)


Fakultas Pertanian
Univessitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2013

Konsep Settlement (Aglomerasi)
Konsep aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang sifatnya mengelompok pada wilayah yang relatif sempit dan paling menguntungkan, terutama berkaitan dengan aktifitas manusia. Contoh dari kegiatan manusia tersebut adalah pengelompokkan kawasan industry perdagangan dan daerah pemukiman.
Slah satu contoh, yang dapat kami ambil dari daerah tempat tinggal kami yaitu perdagangan. Perdagangan adalah tempat orang mencari orang dengan cara berdagang atau menjual belikan barang. Tempat perdagangan contohnya pasar, biasanya jika di daerah bunto itu yaitu ada pasar subuh, pasar pelabuhan beringin, pasar jelapat, pasar terowongan, dan ada juga plaza beringin. Bias any apara pedagang menjual rempah-rempah, barang, sayur, dan sebagainya

Hak Sewa Tanah Pertanian.
Pengertian.
UUPA tidak memberikan penegrtian apa yang dimaksud dengan Hak Sewa Tanah Pertanian. Yang dimaksud Hak Sewa Pertanian adalah suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah pertanian kepada pihak lain (penyewa) dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
Asal Terjadinya.
Seseorang yang memiliki tanah pertanian karena membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia menyerahkan tanahnya kepada pihak lain. Pihak lain tersebut bsa perseorangan atau pabrik.
Hak Sewa Pertanian bisa terjadi dalam bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau tertulis yang memuat unsur-unsur para pihak, objek, uang sewa, jangka waktu, hak dan kewjiban bagi pemilik tanah pertanian dan penyewa.
Unsur-unsur Tolong Menolong. Dalam Hak Sewa Tanah Pertanian pada awalnya terdapat unsur-unsur tolong-menolong yaitu penyewa menyerahkan sejumlah uang sebagai sewa guna memenuhi keinginan pemilik tanah pertanian yang membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan hidupnya.
Sifat Pemerasan. Uang sewa yang diterima oleh pemilik tanah pertanian dari penyewa sudah habis dalam waktu yang singkat, sedangkan tanah pertanian yang ia sewakan kepada penyewa merupakan satu-satunya sumber nafkahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk mengusahakan tanah pertaniannya dalam jangka waktu sewa tanah pertanian tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pemilik tanah pertanian dating kepada penyewa agar diberikan izin umtuk menggarap tanah yang ia sewakan dalam bentuk perjanian bagi hasil.
Dalam hal ini, pemilik tanah pertanian turun derajatnya, yaitu dari pemilik tanah pertanian menjadi penggarap tanah. Besarnya imbangan bagi hasil antara penyewa dengan pemilik tanah merugikan pemilik tanah yaitu penyewa mendapatkan bagian yang lebih besar daripada pemilik tanah.
Hapusnya.  
Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab hapusnya Hak Sewa Tanah Pertanian, yaitu:
  1. Jangka waktunya berakhir.
  2. Hak sewanya dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik tanah kecuali hal itu diperkenankan oleh pemilik tanah.
  3. Hak sewanya dilepaskan secara sukarela oleh penyewa.
  4. Hak atas tanah tersebut dicabut untuk kepentingan umum.
  5. Tanahnya musnah.
2. Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil)
Pengertian.
Pasal 53 UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil). Boedi Harsono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak seseorang ataupun badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya.

Mekanisme Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil)
Mneurut UU No. 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di muka kepala desa, disaksikan oleh oleh minimal dua orang saksi, dan disahkan oleh Camat setempat serta diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk upaya preventif menghindarkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.


Sifat sifat dan cirri-ciri Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil)
Menurut Boedi Harsono, sifat-sifat dan ciri-ciri Hak Usah Bagi Hasil adalah:
  1. perjanian bagi hasil jangka waktunya terbatas ;
  2. perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya;
  3. parjanian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain;
  4. perjanjian bagi hasil juga tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal dunia;
  5. perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (di kantor Kepala Desa);
  6. Sebagai lembaga, perjanjian bagi hasil ini pada waktunya akan dihapus.
Jangka Waktu Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil)
Semula menurut Hukum Adat, jangka waktu Hak Usah Bagi Hasil (Perjanian Bagi Hasil) hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang, akan tetapi perpanjangan jangka waktunya tergangtung pada kesediaan pemilik tanah, sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan untuk dapat menggarap dalam waktu yang layak. Keadaan ini menjadi penyebab penggarap bersedia menerima syarat-syarat penggarapan yang berat, tidak adil, dan mengandung sifat pemerasan. UU No. 2 Tahun 1960 mengatur jangka waktu perjanjian bagi hasil, yaitu:
  1. Lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.
  2. Perjanjian tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain. Bilamana terjadi pemindahan hak milik atas tanah yang dibagihasilkan itu kepada orang lain, perjanjian bagi hasil yang bersangkutan tidak terputus. Dalam hal demikian, hak dan kewajiban pemilik lama berpindah kepada pemilik baru.
  3. Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewjiban yang sama.

  1. Pemueusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya dimungkinkan apabila jika ada persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan hal ini dilaporkan kepada kepala desa.
Hak dan kewajiban.
Pemilik tanah berhak atas bagian hasil tanah yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak dan berhak menuntut pemutusan hubungan bagi hasil jika ternyata kepentingannya dirugikan oleh penggarap. Kewjiban pemilik tanah adalah menyerahkan tanah garapan kepada penggarap dan membayar pajak atas tanah garapan yang bersangkutan. Penggarap selama perjanjian bagi hasil berlangsun berhak untuk menggunakan tabah yabg bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai denagn imbangan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kewjiban penggarap adalah mengusahakan tanah tersebut dengan baik menyerahkan bagian tanah yang menjadi hak pemilik tanah, memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya, dan menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik tanah dalam keadaan baik setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil.

Hapusnya Hak Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil).
aktor-faktor yang menjadi penyebab hapusnya perjanjian bagi hasil, adalah:
  1. Jangka waktunya berakhir.
  2. Atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil diakhiri.
  3. Pemilik tanah meninggal dunia.
  4. Adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap larangan dalam perjanjian bagi hasil.
  5. Tanahnya musnah.
Hak Menumpang

Pengertian.
UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Menumpang. Boedi Harsono memberikan pengertian Hak Menumpang, yaitu hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan milik orang lain. Di atas tanah itu mungkin masih ada rumah lain kepunyaan pemilik tanah, tetapi mungkin saja tanah itu merupakan tanah pekarangan yang semula masih kosong.

Hak Menumpang Termasuk Hak Atas Tanah.
Dalam Hak Menumpang memuat wewenang seseorang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, dalam arti mendirikan rumah dan mendiaminya di atas tanah milik orang lain.

Unsur-unsur tolong-monolong.
Dalam Hak Menumpang terdapat unsur tolong-menolong dan bersifat kekeluargaan, yaitu pemilik tanah merasa iba (kasian) kepada seseorang yang tertimpa musibah atau tidak mempunyai rumah, lalu seseorang tersebut diberi hak untuk menempati rumah lain dari pemilik tanah atau mendirikan bangunan di bagian lain dari tanah milik orang lain tersebut tanpa membayar uang sewa.
Hak Menumpang biasanya terjadi atas dasar kepercayaan oleh pemilik tanah kepada orang lain yang belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal dalam bentuk tidak tertulis, tidak ada saksi, dan tidak diketahui oleh perangkat desa/kelurahan setempat, sehingga jauh dari jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Sifat pemerasan. Orang yang mempunyai Hak Menumpang biasanya tidak mau keluar atau mengonsongkan rumah yang ditempatinya kalau tidak diberi ganti rugi atau pesangon oleh pemilik tanah dengan alas an bahwa ia telah mendirikan rumah dengan biaya sendiri atau merawat rumah yang ditempati dalam jangka waktu yang lama bahkan rumah tersebut ditempati oleh keturunannya (ahli warisnya).

Sifat-sifat dan ciri-ciri hak menumpang adalah :
  1. Tidak mempunyai jangka waktu yang pasti  karena sewktu0waktu dapat dihentikan.
  2. Hubungan hukumnya lemah, yaitu sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh pemilik tanah jika ia memerlukan tanah tersebut.
  3. Pemegang Hak Menumpang tidak wajib membayar sesuatu (uang sewa) kepada pemilik tanah.
  4. Hanya terjadi pada tanah pekarangan (tanah untuk bangunan).
  5. Tidak wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
  6. Bersifat turun-temurun, artinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
  7. Tidak dapat dialihkan kepada pihak yang bukan ahli warisnya.
Hapusnya Hak Menumpang dapat disebabkan beberapa faktor-faktor berikut;
  1. Pemilik tanah sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan hukum antara pemegang Hak Menumpang dengan tanah yanag bersangkutan.
  2. Hak Milik atas tanah yang bersangkutan  dicabut untuk kepentingan umum.
  3. Tanahnya musnah.

Hak Gadai (Gadai tanah)

Pengertian Hak Gadai (Gadai Tanah).
UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Gadai (Gadai Tanah). Untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian Gadai Tanah, berikut ini dikemukakan pendapat Boedi Harsono, Gadai tanah adalah hubungan hukum seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, Pengembalian uang gadai  atau yang lazim disebut penebusan tergantung pada kemauan dan kepampuan pemilik tanah yang yang menggadaikan, banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.

Para pihak dalam Hak Gadai (Gadai Tanah).
Dalam hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah pertanian tersebut pemberi gadai dan pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai disebut penerima (pemegang) gadai. Pada umunya, pemberi gadai berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, Sebaliknya penerima (pemegang) gadai berasal dari golongan masyarakat yang mampu (kaya).

Terjadinya Hak Gadai (Gadai Tanah).
Hak Gadai (Gadai Tanah) pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya  petani bukanlah hal yang baru. Semula  lembaga ini diatur/tunduk pada hukum adat tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras dengan sistem dan cara berfikir hukum adat yang sifatnya sangat sederhana. Hak gadai (Gadai Tanah) dalam hukum adapt harus dilakukan dihadapan kepala desa/kepala adapt selaku kepala masyarakat. Hukum adat mempunyai wewenang untuk menentukan dan mengatur perbuatan -perbuatan hukum mengenai tanah yang terjadi dalam lingkungan wilayah kekuasaannya.
Dalam praktiknya, Hak gadai (Gadai Tanah) pada umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa/kepala adat. Hak Gadai (Gadai Tanah) hanya dilakukan oleh pemilik tanah dan pihak yang memberikan uang gadai, dan dilakukan tidak tertulis.

Perbedaan Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai dalam Hukum Perdata Barat.
Perbedaan antara Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai menurut Hukum Perdata Barat, adalah pada Hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai, sedangkan Gadai menurut Hukum Perdata Barat terdapat dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan, sebagai perjanjian ikutan.

Jangka Waktu Hak Gadai Tanah (Gadai Tanah).
Jangka waktu Hak Gadai (Gadai Tanah) dalam praktiknya dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Hak Gadai (Gadai Tanah) yang lamanya tidak ditentukan
Dalam hal Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak ditentukan lamanya, maka      pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktu-waktu, misalnya sekarang digadai, 1 atau 2 bulan kemudian ditebus. Penebusan baru dapat dilakukan apabila pemegang gadai minimal telah melakukan satu kali masa panen. Hal ini disebabkan karma Hak Gadai (Gadai Tanah) merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian pinjam-meminjam uang.
2. Gadai Tanah yang lamanya ditentukan      
Dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) ini, pemilik tanah baru dapat menebus tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) berakhir. Kalau jangka waktu tersebut sudah berakhir dan pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi sehingga pemegang gadai bias menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut. Apabila batas waktu yang telah ditentukan pemilik tanah tidak dapat menebusnya, maka pemegang gadai tidak dapat memaksa pemilik tanah untuk menebus tanahnya, dan kalau pemegang gadai tetap tetap memaksa menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut, maka pemilik tanah dapat menggugat pemegang gadai kecuali pemilik tanah dapat mengizinkan menjual tanah yang digadaikan.

Ciri-ciri Hak Gadai (Gadai Tanah).
Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adapt mengandung cirri-ciri sebagai berikut :
  1. Hak menebus tidak mungkin kadaluarsa.
  2. Pemgang gadai selalu berhak untuk mengulanggadaikan tanahnya.
  3. Pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebus.
  4. Tanah yang digadaikan tidak bias secara otomatis menjadi milik pemegang gadai bila tidak ditebus.

Sifat pemerasan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah).
Hak Gadai (Gadai Tanah) di samping mempunyai unsur tolong menolong, namun juga mengandung sifat pemerasan karena selama pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, tanahnya tetap dikuasai oleh pemegang gadai.
Sifat pemerasan Pada Hak Gadai (Gadai Tanah), adalah :
  1. Lamanya gadai tidak terbatas. Berapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh pemegang gadai, tanah tidak akan dikembalikan kepada pemilik tanah apabila tidak ditebus.
  2. Tanah baru dapat kembali kepada pemilik tanah apabila sudah ditebus oleh pemiliknya. Dengan menguasai tanah selama 6 sampai 7 tahun saja, hasil yang dapat diperoleh pemegang gadai sudah melebihi jumlah uang gadai dan bunga gadai.

Penyelesaian masalah uang gadai.
Untuk menghapuskan sifat pemerasan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) sekaligus bukanlah pekerjaan yang mudah dikarenakan Hak Gadai (Gadai Tanah) tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan dengan jalan membuat ketentuan tentang cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan dalam rangka penertiban dan melindungi golongan ekonomi lemah (pemberi gadai).
Ketentuan yang mengatur cara penebusan uang gadai diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah).
Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah) :
  1. Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai).
  2. Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih.
  3. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan karena pemilik tanah tidak dapat menebus dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam Gadai Tanah.
  4. Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum
  5. Tanahnya musnah.
 Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat
Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tidak secara tegas dan terperinci diatur dalam UUPA. Bahkan, sampai sekarang belum ada peraturan yang mengatur khusus mengenai pelaksanaan jual beli tanah.
Dadala pasal 5 UUPA terdapat pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas lembaga hukum dan sistem Hukum Adat.Hukum Adat yang dimaksud tentunya Hukum Adat yang telah di-saneer yang telah dihilangkan cacat-cacatnya/ disempurnakan. Jadi pengertian jual beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional kita adalah pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat.
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sumber-sumber Hukum Tanah Nasional kita berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, sumber-sumber huukum yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945, UUPA, peraturan- peraturan pelaksana UUPA, dengan peraturan- peraturan lama yang masih berlaku.Adapun sumber-sumber hukum yang tidak tertulis adalah norma-norma Hukum Adat yang telah di-saneer dan Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi.
Dengan demikian ada 2 fungsi atau peranan dari Hukum Adat. Yaitu sebagai sumber utama pembangunan Hukum Tanah Nasional dan sebagai pelangkap dari ketentuan-ketantuan Hukum Tanah yang belum ada peraturannya agar tidak terjadi kekososngan Hukum karena hukumnya belum diatur sehingga kegiatan masyarakat yang berhibungan dengan Hukum Tanah tidak terhambat karenanya.
Menurut Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan damai.
Kadang-kadang seorang pembeli tanah dalam pelaksanaan jual belinya belum tentu mempunyai uang tunai sebesar harga tanah yang ditetapkan. Dalam hal yang demikian ini berarti pada saat terjadinya jual beli, uang pembayaran dari harga tanah uyang ditetapkan belum semuanya terbayar lunas ( hanya sebagian saja). Belum lunasnya harga tanah yang ditetapkan tersebut tidak menghalangi pemindahan haknya atas tanah, artinya pelaksanaan jual beli tetap dinggap telah selesai.Adapun sisa uang yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual.Jadi hubungan ini merupakan hubungan utang piutang antara penjual dan pembeli.
Dalam hukum adat, jual beli tanah dimasukan da;lam hukum benda, khususnya hukum benda tetap atau hukum tanah, tidak dalam hukum perikatan khususnya hukum perjanjian, hal ini karena :
  1. Jual beli tanah menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu perjanjian, sehingga tidak diwajibkan para pihak untuk melaksanakan jual beli tersebut
  2. Jual beli tanah menurut Hukum Adat tidak menimbulkan hak dan kewajiban, yang ada hanya pemindahan hak dan kewajiban atas tanah. Jadi apabila para pembeli baru membayar harga tanah sebagian dan tidak membayar sisanya maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah tersebut.
Ciri-ciri yang menandai dari jual beli tersebut antara lain , jual beli serentak selesai dengan tercapai persetujuan atau persesuaian kehendak ( konsesnsus ) yang diikuti dengan ikrar/pembuatan kontrak jual beli dihadapan Kepala Persekutuan hukum yang berwenang, dibuktikan dengan pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disambut dengan kesediaan penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan terjadinya jual beli tersebut, hak milik atas tanah telah berpindah, meskipun formalitas balik nama belum terselesaikan. Kemudian ciri yang kedua adalah sifatnya yang terang, berarti tidak gelap. Sifat ini ditandai dengan peranan dari Kepala Persekutuan, yaitu menanggung bahwa perbuatan itu sudah cukup tertib dan sah menurur hukumnya.
Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengan kata sepakat antara calon penjual dengan calon pembeli mengenai objek jual belinya yaitu tanah hak milik yang akan dijual dan harganya. Hal ini dilakukan melalui musyawarah diantara mereka sendiri setelah mereka sepakat atas harga tanah itu, biasanya sebagai tanda jadi, diikuti dengan pemberian panjer.


Jual beli tanah dalam sistem Hukum Adat mempunyai 3 muatan, yaitu:
1. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa dengan hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar uang yang pernah dibayarkan. Antara lain, menggadai, menjual gade, adil sende, ngejual akad atau gade.
2. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untujk membeli kembali, jadi menjual lepas untuk selama-lamanya. Antara lain, adol plas, runtemurun, menjual jaja.
3. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran dengan perjanjian setelah beberapa panen dan tanpa tindakan hukum tertentu tanah akan kembali ( menjual tahunan, adol oyodan ).

Konsep Aglomerasi

Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas tentang masalah aglomerasi.Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teori-teori tersebut, perlu dipahami lebih dahulu konsep aglomerasi. Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (agglomeration economies) atau dalam istilah Marshall disebut sebagai industri yang terlokalisir (localized industries). Agglomeration economies atau localized industries menurut Marshallmuncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut (Mc Donald, 1997: 37). Konsep aglomerasi menurut Montgomery tidak jauh berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Marshall.Montgomery mendefinisikan penghematan aglomerasi sebagai penghematan akibat adanya lokasi yang berdekatan (economies of proximity) yang diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi dan komunikasi (Montgomery, 1988: 693).




0 komentar:

Poskan Komentar